Bali, Terasnasional.id — Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Selasa (25/8/2026).
Peluncuran program berskala nasional ini diawali dengan pengoperasian 14 PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas awal mencapai 5,3 GWp.
“Pada sore hari ini, Selasa, 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Bali.
Kepala Negara menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengejar target energi bersih tersebut secara bertahap dan terukur.
“Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” tegasnya.
Pada tahap awal, 14 PLTS yang diresmikan berlokasi di enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Beberapa lokasi strategis di antaranya mencakup PLTS Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede di Jawa Barat; PLTS Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah; PLTS Karangkates, Madura, Pasuruan, dan Banyuwangi di Jawa Timur; PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau; PLTS Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung; serta PLTS Site Gilimanuk di Bali.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa total nilai investasi untuk pengembangan PLTS 100 GWp ini diperkirakan mencapai USD 73 miliar atau setara lebih dari Rp 1.140 triliun.
Menurut Bahlil, proyek transisi energi ini membawa dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran negara hingga pembukaan lapangan kerja baru.
“Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun sebesar Rp 73,9 triliun, serta menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” jelas Bahlil.
Ia juga menambahkan bahwa terlaksananya program ini merupakan hasil kolaborasi erat antara kementerian/lembaga, TNI, dan Polri. Selain efisiensi APBN dan pengurangan konsumsi BBM jenis diesel, proyek ini diproyeksikan bakal menekan angka emisi karbon secara signifikan di Indonesia.