JAKARTA, Terasnasional.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk merancang dan menyiapkan program pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secepat mungkin. Kebijakan strategis ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026), sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menghitung berbagai opsi pembiayaan untuk merealisasikan arahan tersebut. Perhitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) jalur mandiri, hingga porsi subsidi silang dari program pascasarjana.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” kata Brian usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Guna memastikan kebijakan berjalan terukur dan berkelanjutan, Presiden menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji kebutuhan anggaran dan ruang fiskal dalam APBN. Tim khusus tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kemendiktisaintek.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” pungkas Brian. Ia menambahkan bahwa tim khusus ditargetkan menyelesaikan simulasi perhitungan dan skema pelaksanaan dalam waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan sebelum dilaporkan kembali kepada Presiden.