JAKARTA, Terasnasional.id — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencoret 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna mengalihkan alokasi bantuan ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Sekolah-sekolah yang dikeluarkan merupakan institusi bertaraf internasional yang dinilai telah mandiri secara finansial tanpa mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kepala BGN, Sudaryono (Mas Dar), menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang agar perluasan program intervensi gizi tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua, menjadi salah satu target utama perluasan layanan MBG. Menurut data BGN, terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang hingga kini belum tersentuh program bantuan gizi.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas,” kata Sudaryono.
Guna menunjang kelancaran distribusi nutrisi di daerah-daerah prioritas, BGN bakal mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembukaan dapur SPPG ini tidak dilakukan serentak, melainkan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di setiap daerah.
Langkah bertahap ini dilakukan untuk memastikan tata kelola program berjalan secara efisien, aman, serta memberikan dampak maksimal bagi kesehatan para pelajar di pelosok tanah air.