JAKARTA, Terasnasional.id — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menggagas pembentukan program “Kampung Rescue” sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai kondisi darurat.
Program ini dirancang tidak hanya untuk menangani bencana alam skala besar, tetapi juga berbagai kecelakaan dan insiden yang kerap dialami warga dalam kehidupan sehari-hari.
Sosialisasi program “Kampung Rescue” ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Basarnas dalam Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tahun 2026.
Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menegaskan bahwa penanggulangan kedaruratan di lapangan membutuhkan partisipasi aktif hingga tingkat masyarakat paling bawah.”Tidak cuma sekadar bencana, tapi semua bentuk kedaruratan memungkinkan terjadi.
Mulai dari saudara-saudara kita, ada yang bepergian mancing tidak kembali, kejebur sumur, sampai bepergian rekreasi ke puncak gunung terus mengalami kedaruratan sebelum sampai di summit,” ujar Kabasarnas Marsdya TNI Mohammad Syafii.
Ia mencontohkan titik rawan di jalur pendakian menuju puncak gunung, seperti Gunung Rinjani, di mana para pendaki kerap memaksakan diri demi mengejar momen matahari terbit.
”Hampir semua gunung rata-rata pendaki itu kepingin begitu nyampe di sana bisa melihat matahari terbit. Dan waktu tiga jam sebelum sampai di puncak itu sebenarnya dalam kondisi gontai. Dan itulah yang memungkinkan betapa seringnya terjadi kecelakaan,” jelas Mohammad Syafii.
Melalui Kampung Rescue, Basarnas bersama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan membekali masyarakat lokal dan perangkat desa—seperti kepala desa atau lurah—dengan tiga kemampuan mendasar:
- Edukasi Kedaruratan: Pemahaman mendasar mengenai potensi bahaya dan risiko di lingkungan sekitar.
- Keterampilan Awal (Skill): Kemampuan teknis untuk mengambil tindakan pertolongan pertama secara cepat dan tepat sebelum tim penyelamat tiba.
- Akses Komunikasi: Kepastian alur pelaporan dan koordinasi ke pihak atau instansi berwenang yang tepat saat insiden terjadi.
Inisiatif ini disinergikan dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ajang FKP3 2026, yang juga menghadirkan diskusi panel bersama Asisten Operasi Panglima TNI, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Mohammad Syafii menekankan pentingnya pergeseran paradigma penanganan dari sekadar “kolaborasi” menuju soliditas agar tidak terjadi tumpang tindih peran di lapangan.
“Kalau beberapa kekuatan hadir bersamaan dengan tugas yang sama tapi kalau tidak terkoordinir, tidak terintegrasi, pasti memungkinkan akan kuat-kuatan. Mulai dari berebut media, berebut publik, berebut peran di situ. Karena itu sebenarnya saya memunculkan kata-kata soliditas,” pungkasnya.