JAKARTA, Terasnasional.id — Pemerintah terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional dengan menyiapkan program penyediaan rekening perbankan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 63,57 persen berdasarkan data hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jika dibandingkan dengan standar literasi keuangan negara-negara OECD yang berada di kisaran 63 persen, capaian kita sudah cukup memadai,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai rapat terbatas.
Untuk mendukung arahan Presiden terkait kepemilikan rekening masyarakat secara merata, pemerintah menyiapkannya melalui penunjukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank penyelenggara utama.
Selain penunjukan perbankan, pemerintah juga memadankan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan sistem pembayaran terintegrasi di Bank Indonesia.
Penguatan sistem pembayaran digital harian melalui QRIS juga terus didorong untuk meningkatkan literasi dan aksesibilitas keuangan masyarakat. Nantinya, rekening yang telah disiapkan tersebut akan dimanfaatkan sebagai sarana utama penyaluran berbagai program serta bantuan dari pemerintah secara langsung dan tepat sasaran.